Hak Mantan Istri Terhadap Harta Gono-Gini

Dari Pertanyaan yang dituliskan oleh salah satu penanya, dapat saya ringkas sebagai berikut:

  1. Bahwa Ayah (D) telah menikah dengan Ibu (B) pada tahun 1970, yang dalam perkawinananya telah dikaruniakan 4 orang anak.
  2. Bahwa D telah bercerai dengan B dan telah telah diputus cerai oleh Pengadilan, akan tetapi  tidak dalam putusan tersebut tidak mencantumkan tentang pembagian harta gono-gini.
  3. Bahwa selanjutnya, D menikah dengan C dan diperoleh 4 orang anak (tidak disebutkan apakah 4 orang anak ini adalah anak C dengan laki-laki lain ataukah dengan D). –> Disini saya mencoba mengasumsikan bahwa D dan C telah dikaruniai 4 orang anak.
  4. Bahwa pada tahun 2005 D meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebuah tanah, yang menurut B rumah tersebut adalah harta gono-gini antara D dengan B.
  5. Bahwa B ingin menuntut harta gono-gini berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan antara B dan D.

Yang ditanyakan:

  1. Apakah dibenarkan, B menuntut harta gono-gini?
  2. Apakah dibenarkan, argument C menolak tuntutan harta gono-gini dari pihak B dengan alasan tidak ada bukti pengadilan dan D sudah meninggal?
  3.  Bagaimana solusinya?

Analisa Hukum:

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka harus diketahui terlebih dahulu, apakah pernikahan antara B dan D pernah dibuatkan perjanjian perkawinan ataukah tidak. Hal ini perlu diketahui karena menyangkut tentang kedudukan harta tersebut, yaitu terkait dengan pencampuran harta ataukah pemisahan harta. Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan tertuang dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sebagai berikut:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yag disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketika sepanjang pihak ketika tersangkut.
  2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dasri kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan di atas memang tidak diatur secara spesifik apa yang harus dimuat dalam perjanjian perkawinan. Tetapi pada intinya perjanjian perkawinan hanya menyangkut tentang harta. Apabila pernikahan B dengan D didahului dengan perjanjian perkawinan maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaturan terkait dengan hartanya, namun apabila pernikahan B dengan D tidak didahului dengan perjanjian pernikahan, maka  hukumnya ada dua harta yang diatur yaitu Harta Asal dan Harta Bersama.

Harta Asal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.” Sedangkan Harta Bersama berasarkan Pasal 53 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa “ Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Harta bersama inilah yang biasanya disebut sebagai Harta Gono-Gini. Disini saya asumsikan bahwa pada kasus ini tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga berlaku dua harta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Cara mudah untuk mengetahui apakah tanah tersebut adalah harta asal atau harta bersama (gono-gini) adalah dengan cek sertipikat tanah tersebut, tanggal berapa dimiliki oleh B atau D dengan melihat akta nikah pernikahan tersebut (tanggal berapa B dan D nikah). Apabila ternyata tanah tersebut diperoleh pada tanggal setelah pernikahan berlangsung dan sebelum bercerai, maka tanah tersebut disebut sebagai harta gono-gini, Jika harta berupa tanah tersebut setelah dicek adalah harta gono-gini, maka seharusnya dibagi antara B dengan D, akan tetapi pada faktanya selama perceraian antara B dan D, harta tersebut belum dibagi. Maka secara hukum harta tersebut masih melekat milik B dan D sampai kapanpun. Hal ini memiliki konsekuensi yaitu apabila tanah ini akan dialihkan kepada pihak lain, maka  harus melalui persetujuan dari B yang juga merupakan pemilik sah atas tanah tersebut.

Apakah bisa disengketakan pembagian harta gono-gini setelah D meninggal dunia?.

Meninggalnya seseorang tidak melepaskan hubungan hukum yang pernah terjadi antara B dan D. secara warisan memang hubungan ini tidak ada, tetapi secara hak, B masih memiliki hak atas harta gono-gini antara B dengan D.

Pada Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama menyebutkan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”  Ketentuan tersebut mengartikan bahwa dalam konteks perceraian dapat diajukan gugatan secara kumulatif atau individual. Apabila B atau D waktu melakukan perceraian tidak mengajukan tuntutan harta gono gini (gugatan individual) dan hanya meminta untuk cerai, maka putusan Majelis Hakim juga hanya terkait dengan putusnya cerai.

Pasal tersebut juga menekankan apabila terdapat putusan cerai saja dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht), maka gugatan terkait dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dikarenakan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setelah mantan suami/istri meninggal tidak diperbolehkan mengajukan gugatan gono-gini. Dalam artian bahwa bisa saja si B menunutut untuk pembagian harta gono-gini tersebut.

Cara yang dapat dilakukan untuk menutut harta tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan atas tanah tersebut yang diajukan kepada ahli waris dari D, atau dia bisa menjadi penggugat intervensi di pengadilan pada saat sengketa waris di Pengadilan untuk menuntut haknya bahwa separoh dari tanah tersebut adalah harta bersama antara B dengan D. Pembuktiannya cukup dengan memperlihatkan tanggal perolehan tanah dalam sertipikat dengan tanggal pernikahan berlangsung di dalam akta nikah.

 Bagaimana sosulisnya?

Solusi yang terbaik adalah disepakati oleh kedua belah pihak tentang pembagian ini dalam bentuk perjanjian dan dimintakan penetapan pengadilan.

Semoga bermanfaat.

Oleh Ranec ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s