Verzet (Perlawanan) atau Banding atas Putusan Harta Gono-Gini

Penanya    :

Assalamu’alaikum, penasehat yg terhormat, ini masalah yg di hadapi kakak saya, kakak saya tadinya keluarga bahagia yg usia pernikahannnya sampai hampir 20th walaupun tidak di karunia anak mereka bahagia tetapi ketika suaminya mulai kena batu ginjal dan dioprasi sampai 3kali dan lasernya sampai 5kali mereka masih adem ayem tetapi ketika suaminya kena stroke si istri mulai putus asa dan sdh pacaran sama orang lain dan si suami disuruh pulang kampung untuk terapi (itupun gak diantarin hanya dititipin keorang dlm kondisi sakit walau bisa jalan) ternyata tanpa sepengetahuan suami siistri gugat cerai dikampungnya istri ( suami kampungnya jawa, istri dari sumatra dan tinggal dijakrta) dan akhirnya gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. dan dlm proses perceraian itulah sang suami baru dikabari ttg percerainnnya maka yg terjadi sisuami shock berat . sudah jatuh tertimpa tangga pula nah apakah siistri punya hak harta gono gini? perlu diketahui sisuami masih sangat cinta mati maka siistri waktu bagi2 hartanya sisuami nurut saja. terima kasih atas perhatiannya wassalam

Jawaban

Walaikumsalam wr. wb., . Berikut penjelasan dari saya.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan

Melihat kasus yang dialami oleh kakak penanya, saya turut prihatin dan semoga diberikan jalan yang terbaik untuk keduanya. AMIN., Saya tidak tahu apakah penanya dalam artian di atas berati gugatan tersebut telah mendapat putusan dari majelis hakim ataukah belum. Apabila belum saran saya dihadiri saja sidang tersebut dan ikuti alurnya sebagaimana yang pernah saya jelaskan di artikel terdahulu. Namun apabila maksudnya telah keluar putusan cerai maka yang perlu diketahui pertama kali adalah bagaimana amar putusan cerai tersebut dan pada tanggal berapa putusan cerai tersebut atau apakah telah diberitahuan oleh pihak penggugat. Hal ini harus diketahui terlebih dahulu untuk dapat menganalisa upaya hukum apa yang dapat dilakukan.

Andaikata selama proses persidangan, pihak suami (tergugat) atau kuasanya tidak menghadiri sidang tersebut padahal telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sebanyak 3x, maka putusan yang  dijatuhkan oleh majelis hakim adalah putusan verstek. Kerugian dari putusan ini adalah segala hal yang diminta oleh penggugat (petitum) dalam gugatannya akan diterima karena tidak ada kontra dari pihak tergugat. Hal-hal yang telah diputuskan dalam putusan verstek, apabila tergugat merasa keberatan maka tergugat diberi hak untuk melakukan upaya hukum Verzet (perlawanaan). Sedangkan apabila dalam proses perceraian tersebut pihak suami (tergugat) atau diwakili oleh kuasanya menghadiri persidangan maka dilakukan hukum acara biasa yaitu jawab jinawab dan pembuktian. Akibat putusan ini apabila Tergugat merasa keberatan, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sehingga dalam hal ini proses upaya hukum yang dilakukanpun berbeda.

Untuk jangka waktu pengajuan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan jangka waktu mengajukan perlawanan (verzet) berlaku ketentuan dalam Pasal 129 HIR (dalam ejaan lama) yaitu:

  1. Tergugat, jang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat memadjukan atas keputusan itu.
  2. Djika keputusan itu diberitahukan kepada jang dikalahkan itu sendiri maka perlawan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika pemberitahuan itu tidak diberitahukan kepada jang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah jang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua, jang tersebut pada pasal 197.
  3. Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksan dengan tjara jang biasa, jang diatur untuk perkara perdata.
  4. Memadjukan surat perlawanan kepada ketua pengadilan negeri menahan pekerdjaan, mendjalankan keputusan, ketjuali djika diperintahkan untuk mendjalankan keputusan walaupun ada perlawanan (verzet)
  5. Djika jang melawan (opposant), jang buat kedua kalinya didjatuhi putusan sedang ia ta’ hadir, meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak dapat diterima.

Dari pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat diberi jangka waktu14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan padanya untuk melakukan perlawanan Verzet. Sedangkan apabila tidak diberitahukan putusan itu dan putusan tersebut telah incracht (berkekuatan hukum tetap) maka apabila penggugat mau melakukan eksekusi dengan meminta Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi, maka atas dasar surat perintah ini, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari.

Perlawanan (verzet) adalah sanggahan atas gugatan terdahulu yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga majelis hakim harus memeriksa ulang perkara tersebut dengan hukum acara biasa sebagaimana hukum acara perdata. Akan tetapi apabila Tergugat telah melakukan verzet namun tergugat tetap tidak datang pada waktu pemeriksaan ulang maka majelis hakim akan memutus verstek untuk kedua kalinya, dan putusan yang kedua ini tidak dapat dimintakan perlawanan (verzet) lagi. Maka selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun apabila jangka waktu untuk mengajukan banding telah lewat atau tidak ada upaya verzet sama sekali, maka atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan upaya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama tempat dimana awal gugatan tersebut di daftarkan.

Nah, ini yang menjadi permasalahan. Gugatan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan itu apakah gugatan yang diajukan secara kumulatif atau individual. Maksudnya dalam satu gugatan yang diminta apa saja? Apakah hanya gugatan cerai, atau putusnya cerai dengan hak asuh atas anak, atau putusannya cerai dengan pembagian harta gono-gini, atau justru ketiga-tiganya yaitu putusannya cerai, hak asuh atas anak, dan pembagian harta gono-gini. Hal ini dikarenakan dalam hukum keluarga dimungkinkan gugatan diajukan secara kumulatif. Jika dalam putusan verstek tersebut menyangkut pula harta gono-gini maka haruslah dibagi sesuai dengan putusan pengadilan selama tidak ada perlawanan (verzet). Namun apabila putusan tersebut bukan merupakan putusan verstek, maka pembagian harta gono-gini dapat dieksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (tidak dilakukan upaya hukum banding).

Terkait Harta Gono-Gini

Dalam hukum Nasional kita, dikenal dua harta yaitu harta bersama atau disebut juga sebagai harta gono-gini dan  harta asal atau disebut juga sebagai harta bawaan. Harta bersama sebagaimana Pasal 35 UU Perkawaninan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Nah, ini menjadi pertanyaan baru, apakah sebelum perkawinan berlangsung ada perjanjian perkawinan??? Yaitu perjanjian yang menyangkut tentang harta, apakah diperjanjikan harta kedua belah pihak terpisah selama perkawinan berlangsung dalam arti harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi milik suami dan harta yang diperoleh istri selama perkawinan menjadi milik istri, atau yang diperjanjian sebaliknya bahwa suami dan istri sepakat untuk mencampur harta mereka yaitu harta asal dan harta selama perkawinan menjadi harta bersama.

Apabila sebelum pernikahan ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, maka tidak perlu ada pembagian harta karena sudah menjadi milik masing-masing individu. Namun apabila ada perjanjian pencampuran harta maka harus dibagi ke kedua belah pihak. Sedangkan apabila para pihak tidak membuat perjanjian maka harta asal dan harta bersama terpisah. Harta asal menjadi milik masing-masing suami istri sedangkan harta bersama harus dibagi berdua. Sebagaimana pertanyaan di atas, apakah istri memperoleh pembagian harta terhadap harta gono-gini? Maka jawaban saya adalah Ya, Istri berhak atas pembagian harta gono-gini karena dalam konsep tadi, harta tersebut sebagian merupakan milik istri, harta tersebut bukan merupakan harta asal suami yang secara mutlak menjadi milik suami.

Paling mudah pembagian terhadap harta gono-gini adalah disepakati bersama kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tertulis yang selanjutnya dimintakan penetapan ke Pengadilan. Apabila ada sengketa terkait dengan harta gono-gini maka pembagiannya adalah masing-masing 1/2 dari harta tersebut. Peralihan harta benda gono-gini kepada pihak ketiga harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari mantan istri atau mantan suami. Sehingga para pihak tidak serta merta dapat menjual harta bersama.

Sekali lagi saya tekankan baca terlebih dahulu putusan cerainya, apa saja petitum yang diminta oleh istri (mantan istri), apa isi amar putusan majelis hakim, dan yang terakhir tanggal putusan dan tanggal pemberitahuan atas putusan tersebut. itu yang perlu dicermati. Selanjutkan pikirkan upaya hukum apa yang dapat dilakukan (sebagaimana yang telah dijelaskan di atas). Semoga penjelasan sedikit ini dapat memberikan pemahaman awal. TERIMA KASIH ^^

Oleh: Ranec ^^

One thought on “Verzet (Perlawanan) atau Banding atas Putusan Harta Gono-Gini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s