Perdamaian dalam Proses Pidana

Penanya:

Adik saya telah dihamili (usia 17 tahun). Kami telah lapor ke pihak yang berwajib. Apabila pihak laki-laki mengajak damai, Apakah proses hukumnya dilanjutkan ataukah tidak?

Jawaban:

Untuk menjawab persoalan ini pertama kali harus diidentifikasi dari subyeknya apakah sudah dewasa ataukah belum. Berdasarkan keterangan dari kronologis diatas, korban adalah adik sebut saja inisialnya SR berumur 17 tahun. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari definisi ini dapat dimaknai bahwa SR masuk kategori anak dalam UU Perlindungan Anak dalam arti hak-hak anak yang tertuang dalam UU tersebut melekat pada SR.

Apa yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 20002 tentang perlindungan anak?

Undang-undang perlindungan anak mengatur mengenai hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain hak secara umum tersebut, UU ini juga mengatur lebih jelas hak apa saja yang dilindungi yaitu:

  1. Memperoleh pelayanan, kesehatan, dan jaminan social
  2. Memperoleh pendidikan dan pengajaran
  3. Anak yang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social
  4. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
  5. Anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan yang telah diatur dalam perat.perUUan.
  6. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  7. Memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi (secara ekonomi maupun seksual). Dll.

Siapa yang wajib melakukan perlindungan anak?

Undang-undang ini juga membahas mengenai kewajiban melakukan perlindungan terhadap anak. Pemerintah memiliki peran besar dalam penyelenggaraan perlindungan, yaitu pemerintah wajib menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensip bagi anak, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, disamping itu masyarakat juga diberi hak untuk berperan serta dalam perlindungan anak. Dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Bagaimana jika ada Pihak Ketiga yang merampas hak anak?

Undang-undang ini telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi pihak ketiga atau seseorang yang merampas hak-hak anak sebagaimana di atas yaitu diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 90. Termasuk pula apabila ada seseorang yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur maka dikenakan pula pasal dalam ketentuan pidana.

Kasus di atas, diketahui bahwa SR telah hamil, berarti dalam hal ini ada perbuatan terjadinya perlakuan atau telah dilakukan persetebuhan terhadap anak dibawah umur. Ada 2 (dua) pasal yang dapat diidentifikasi dalam kasus tersebut yaitu Pasal 81 (1) dan Pasal 82, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 81 (1)

“Setiap oang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82

“Setiap oang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dalam hal ini maka tindakan yang dapat dilakukan oleh korban adalah melaporkan kepada pihak berwajib yaitu kepolisian. KENAPA?? Karena aparat kepolisian merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak melalui rana pidana yaitu mempidana siapa saja yang merampas hak-hak anak, yang memenuhi rumusan delik ketentuan pidana UU Perlindungan anak. Tugas ini merupakan tugas wajib dari aparat kepolisian.

Apakah ini delik aduan?

Bukan, Pasal di atas bukan merupakan delik aduan yang mana apabila pihak korban mencabut laporannya perkara tersebut berhenti. Klausula pasal 81 dan 82 UU Perlindungan anak merupakan delik biasa, yaitu ada atau tidak adanya laporan perkara ini harus ditindak lanjuti prosesnya. Pasal kesusilaan dalam KUHP disebutkan dalam klausulanya merupakan delik aduan akan tetapi sejak adanya UU Peradilan Anak, Pasal kesusilaan terhadap anak dibawah umur menjadi delik biasa.

Sehingga dalam kasus ini, apabila ada perdamaian diantara kedua belah pihak, perkara ini akan terus berlanjut hingga di sidangkan di pengadilan. Hal ini dikarenakan Pasal tersebut merupakan delik biasa yaitu tidak adanya aduan saja perkara ditindaklanjuti dan diproses apalagi ada aduan dari pihak si korban yang justru malah menguatkan bahwa benar telah terjadinya tindak pidana.

Sebagai contoh untuk mempersamakan kasus diatas, yaitu kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sebagaimana keterangan dalam situs http://hukum.kompasiana.com. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan tewasnya dua penumpang mobil Dhaihatsu. Berdasarkan situs dikatakan bahwa sikap baik dari keluarga Hatta Rajasa adalah segera melayat ke rumah keluarga korban bahkan sempat melakukan shalat jenasah di rumah salah seorang korban yang meninggal dunia dan beberapa pernyataan dari keluarga korbanpun menyatakan ikhlas menerima kejadian ini. Perdamaian yang dilakukan antara pihak korban dengan keluarga pelaku tidak menghentikan proses pidana yang dikenakan padanya, hal ini dikarenakan Pasal yang dikenakan oleh pelaku merupakan Delik Biasa.

Pentingkah perdamaian?

Kalau berbicara penting atau tidak tentang perdamaian, saya katakan PENTING!!. Suatu perkara lebih baik diselesaikan secara damai. Apabila perkara pidana dikaitkan dengan adanya suatu perdamaian, maka bentuk perdamaian tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan terdakwa. Disamping itu ada beberapa poin untuk dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan, yaitu:

  1. Bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan
  2. Memiliki tanggungan istri dan anak atau keluarga karena merupakan tulang punggung keluarga
  3. Belum pernah dihukum

Pertimbangan yang meringankan tersebut tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi lahir dari kebiasaan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Ditulis oleh ranec ^-^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s