Pencabulan Anak di Bawah Umur

Beberapa minggu yang lalu, saya menerima email dari salah satu pembaca blog saya. Beliau menuliskan permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya. saya rasa permasalahan hukum ini perlu diketahui oleh para pembaca lainnya. sedikit sharing dan mungkin bisa menjadi masukan bagi yang lain apabila menemukan hal yang sama. Kasus ini kasus struktural karena menyangkut hak anak dan ada indikasi sulitnya akses yang harus ditempuh guna memperjuangkan haknya.

pemerkosaanOkey, saya sebenarnya gregeten banget dengan kasus ini, dan  membuat saya mengelus dada berkali-kali. semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. singkat cerita, si…. sebut saja namanya BUNGA (umur 16 tahun) telah dihamili oleh seorang pria sebut saja namanya JOKO (umur 18 tahun) dan pada saat itu tidak dalam ikatan perkawinan. pihak perempuan menuntut pertanggungjawaban dari pihak laki-laki. Akhirnya Bunga dinikahkan akan tetapi secara sirri. Bunga yang kondisi hamil saat itu terpaksa harus putus sekolah. selang beberapa minggu setelah menikah timbul gelagat dari Joko agar perkawinan tersebut selesai dan hingga saat ini tidak ada komunikasi dari mereka. pihak keluarga perempuan juga telah datang ke Polsek untuk pelaporan akan tetapi ditolak dengan alasan tidak ada unsur pidananya.

Lalu upaya hukum apakah yang bisa diberikan?? mengingat UU Perlindungan Anak selalu mengupayakan hal yang terbaik bagi anak. Untuk itu saya mencoba untuk sedikit menganalisa dan semoga bisa memberikan sedikit masukan dan pemahaman.

Dikatakan anak, apabila ia berumur kurang dari 18 tahun sebagaimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hal ini maka Bunga (16 Tahun) dapat dikatakan sebagai anak dan Joko (18) tahun dapat dikatakan sebagai orang dewasa.

Sistem hukum nasional kita mengamanatkan untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Untuk itu diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila ada seseorang yang merampas hak seorang anak maka berdasarkan UU tersebut, seseorang itu dapat dipidana. Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan anak terdapat dalam Pasal 77 hingga Pasal 90. Pada kasus ini Pasal yang bisa dikenakan terhadap tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah Pasal 81 dan atau Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 81

  1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Dari kedua rumusan delik diatas maka dapat diidentifikasi bahwa delik pada pasal tersebut adalah delik biasa. Delik biasa yaitu delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan dalam arti ada tidaknya pelaporan dari korban, perkara tersebut tetap lanjut dipersidangan. Pada delik biasa, apabila pihak pelapor tindak pidana mencabut laporannya dikarenakan adanya proses perdamaian maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan begitu saja tetapi merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melanjutkan kasus tersebut ke persidangan. Perdamaian yang terjadi dalam delik biasa hanya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus. Berbeda halnya dengan delik aduan, yaitu perkara tersebut hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau pelaporan dari pihak yang dirugikan. Dalam delik aduan perkara akan dianggap selesai apabila terjadi perdamaian dan dianggap bahwa pengaduan tersebut telah dicabut.

Pada kasus di atas permasalahan yang terjadi adalah pihak korban belum melapor kepada Aparat Penegak Hukum yaitu kepolisian akan tetapi telah terjadi perdamaian terlebih dahulu yang disepakati dengan cara dinikahkan secara sirih. Maka dalam hal ini berlaku pula delik biasa diatas yang dapat disimpulkan bahwa perdamaian tidak akan menghapus tindakan pidana yang sebelumnya dilakukan. Sehingga pihak korban masih bisa melaporkan kepada aparat kepolisian bahwa telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini pihak korban harus bisa membuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan sebelum pernikahan tersebut berlangsung, sebagai contoh bukti, yaitu antara besarnya kehamilan dengan waktu pernikahan sirri dilangsungkan ditambah bukti saksi.

Apabila dilihat dari ranah unsur keperdataan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sebagaimana rumusan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan. Nikah Sirrih berdasarkan undang-undang ini dapat dikatakan perkawinan yang sah. Akan tetapi tidak memiliki legalitas secara hukum nasional sebelum perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Ayat (2) dalam pasal ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses legalitas untuk diakui secara hukum nasional merupakan syarat administrasi yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka dihadapan hukum nasional dianggap tidak memiliki akibat hukum apapun. Hak-hak seorang istri untuk memperoleh nafkah dari pihak suami tidak dapat dimintakan melalui hukum nasional (seperti: mengajukan gugatan hak nafkah di Pengadilan Agama) selama perkawinan tersebut belum dicatatkan. Dengan kata lain nikah sirrih yang dilakukan tanpa dicatatkan dapat dikatakan kedua belah pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak melahirkan akibat hukum.

Dari pemahaman di atas, maka sebenarnya ada tidaknya nikah sirrih yang dilakukan tidak akan berdampak apapun selama belum dicatatkan, sehingga pencabulan yang terjadi terhadap anak di bawah umur seharusnya oleh pihak aparat kepolisian harus segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini seharusnya menjadi kewajiban aparat penegak hukum.

Terkait dengan permasalahan bahwa Bunga terpaksa putus sekolah, dalam posisi kasus di atas belum diketahui secara jelas apakah keterpakasaan putus sekolah terdapat tindakan pemaksaan dari pihak sekolah ataukah tidak. Apabila ada, maka hal ini dapat dilaporkan kepada dinas pendidikan. Sebagaimana UU Perlindungan Anak, salah satu hak seorang anak adalah memperoleh pendidikan dan apabila ada penghalang-halangan terhadap akses memperoleh pendidikan, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pelaporan kepada dinas pendidikan secara tertulis dengan ditembuskan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan serta komnas Anak. ingat dalam berkirim surat sertakan pula bukti bahwa surat tersebut telah diterima (Tanda terima surat).

Sehingga hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

  1. Bahwa kasus tersebut sebenarnya apat diperkarakan secara hukum atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur.
  2. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu:
  • Melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian bisa di Polsek, Polres, ataupun Polda. Saran: lebih baik pelaporan dilakukan di Polres. Biasanya disana ada unit pelayanan perempuan dan anak.Catatan: Apabila ada penolakan dari pihak kepolisian, tanyakan alasannya dan buat berita acara tentang penolakan tersebut.
  • Terkait dengan keterpaksaan putus sekolah, harus ditelaah lagi apakah keterpaksaan itu ada indikasi pemaksaan dari pihak sekolah ataukah tidak. Jika ada maka segera lakukan tindakan dengan memberitahukan kepada dinas pendidikan serta ditembuskan pula kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan serta komnas anak.
  • Meminta kepada Komnas Anak untuk melakukan pendampingan.
  • Bila perlu datang ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat.

SEMOGA BERMANFAAT ^^

Ditulis oleh: Ranec ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s