Wasiat Berupa Wakaf Sebidang Tanah

Penanya:
Saya mendampingi seseorang yang menuntut hak warisnya akan tetapi dikalahkan oleh putusan pengadilan bahwa wakaf tersebut disahkan dan anak beserta istrinya tidak mendapatkan hak apapun. Singkat cerita pewaris memiliki wasiat yang berisi mewakafkan satu-satu hartanya yaitu sebidang tanah sedangkan istri dan anak kandungnya tidak mendapatkan warisan apapun. (Pewaris dan ahli waris beragama islam)

Jawaban:
Cukup mengejutkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa istri dan anak dari pewaris tidak memperoleh hak apapun. Akan tetapi saya belum membaca isi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sehingga saya tidak dapat memberikan pendapat hukum terkait putusan tersebut tetapi saya akan memberikan pemahaman hukum tentang wakaf, wasiat, dan pewarisan.

Perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam melakukan perwakafan harus ada 6 unsur wakaf, yaitu:
1. Wakif adalah Pihak yang mewakafan (pihak yang memiliki harta benda untuk diwakafkan)
2. Nadzir adalah Pihak yang meneri wakaf untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya
3. Harta benda wakaf adalah Dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak
4. Peruntukan harta benda wakaf adalah yaitu terdapat dalam pasal 22, hanya dapat diperuntukan bagi :

  • Sarana dan kegiatan ibadah
  • Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
  • Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, bea siswa
  • Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
  • Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

5. Jangka waktu wakaf.

Keenam unsur tersebut di atas merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai wakaf. Wakaf yang dilakukan sebelum si wakif meninggal dunia memberikan konsekuensi bahwa wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali sebagaimana pasal 3 bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Berbeda halnya dengan wakaf yang dilakukan dengan wasiat memiliki konsekuensi yang berbeda.

Pada UU Nomor 41 Tahun 2004 dimungkinkan bahwa wakaf dilakukan setelah wakif meninggal dunia yaitu dilakukan melalui surat wasiat, setelah itu para ahli warisnya sebagai penerima kuasa dari wakif lah yang melakukan ikrar wakaf. Akan tetapi wakaf melalui wasiat memiliki beberapa ketentuan dan tidak terlepas pula pada ketentuan pewarisan. Wasiat berupa wakaf harus terlebih dahulu diperhitungkan sebagai harta warisan (harta peninggal pewaris), yang mana dalam pembagian secara islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat yang diberikan pewaris kepada pihak diluar para ahli waris tidak boleh diberikan lebih dari 1/3 harta peninggalannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya”

Dipertegas pula pada Pasal 201 KHI, yang menyatakan:
“Apabila wasiat melebihi dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”

Berbeda halnya apabila wasiat tersebut diberikan kepada salah satu ahli waris, maka wasiat tersebut berlaku manakala semua ahli waris menyetujuinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 Ayat 3 KHI. Pemaparan Pasal di atas memberikan pemahaman bahwa pewaris dapat memberikan wasiat kepada orang diluar para ahli waris dengan syarat hanya 1/3 bagian saja dari harta warisannya, dan apabila isi dalam wasiat tersebut melebihi dari 1/3 harta warisan, maka ahli waris dapat menolak wasiat tersebut dan wasiat tersebut wajib dilaksanakan hanya 1/3nya saja. Sedangkan apabila wasiat tersebut diberikan kepada salah satu ahli warisnya maka ahli waris yang merasa keberatan dapat membatalkan wasiat tersebut.

Kembali lagi ke permasalah wakaf. Wakaf dengan wasiat sama halnya memberikan harta peninggalan kepada pihak diluar ahli waris sehingga ketentuan 1/3 sebagaimana di atas berlaku juga dalam hukum perwakafan. Hal ini pula sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 25 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa “Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.”

Sehingga dalam hal ini, apabila ada pewaris yang menuliskan wasiat mewakafkan seluruh harta peninggalannya sedangkan para ahli warisnya tidak mendapatkan harta warisan, maka ahli waris yang merasa dirugikan atas wasiat tersebut dapat meminta pembatalan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana dalam hukum pewarisan, apabila diajukan pembatalan maka wasiat tersebut tetap akan dijalankan dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Demikian pemaparan hukum terkait perwakafan dan semoga bermanfaat ^^

Ditulis oleh: Ranec

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s