Problematika Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Pemerintahan khususnya Kota Surabaya

Tenaga Harian Lepas dilingkungan pemerintahan sejak awal tidak memiliki aturan yang jelas dan bahkan tidak mengatur hak-hak tenaga harian lepas. Tenaga harian lepas mulai diakui dilingkungan pemerintah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu dengan sebutan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak terhadap PTT tidak ada. Pemerintah sibuk mengeluarkan aturan tentang Pegawai Negeri tetapi mengesampingkan keberadaan PTT yang faktanya beberapa pemerintahan masih memiliki PTT.

Berbeda halnya dengan Tenaga Harian Lepas yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dalam UU disebut sebagai Pekerja dengan Waktu Tertentu (PWT). Walaupun Tenaga Harian Lepas justru baru diakui oleh UU sejak tahun 2003, akan tetapi pengaturan nya lebih jelas, bahkan kementrian ketenagakerjaan mengeluarkan aturan pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: Kep.100/ MEN/ VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas dilingkungan pemerintahan (PTT) tidak dapat disamakan dengan pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan (PWT). Hal ini dikarenakan PTT dalam pemerintahan tidak memenuhi rumusan definisi dalam sengketa ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana rumusan dalam Pada Pasal 1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: Kep.100/ MEN/ VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.” Terdapap 4 unsur dalam definisi tersebut yaitu : pertama adalah adanya perjanjian kerja, kedua adanya pekerja/buruh dan pengusaha, ketiga adalah terdapat jangka waktu, dan yang keempat untuk perkerjaan tertentu. Unsur pertama telah memenuhi, bahwa pekerja tidak tetap awalnya didasarkan pada perjanjian/ kontrak, unsur kedua yaitu terdapat pekerja/buruh dan pengusaha. Tenaga Harian Lepas/ Pegawai Tidak Tetap/ Honorer merupakan pekerja/buruh, sedangkan pengusaha dalam hal ini perlu dipertanyakan apakah walikota dapat dikategorikan sebagai pengusaha? Mengingat pengangkatan pekerja harian lepas adalah berdasarkan pada keputusan Walikota Surabaya. Pada Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa yang dapat disebut sebagai pengusaha dalam UU ini adalah:

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Definisi Pengusaha di atas tidak terlepas dari adanya suatu perusahaan, sedangkan yang dimaksud Perusahaan sebagaimana Pasal 6 UU Ketenagakerjaan adalah:

  1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  2. Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam konteks ini walikota bukan merupakan badan hukum milik negara sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaannya. Walikota masuk dalam kateori sebagai PEJABAT NEGARA. Badan hukum milik negara dalam konteks UU Ketengakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga dalam hal ini unsur kedua tidak dapat terpenuhi. Terdapat salah satu unsur definisi yang tidak memenuhi, maka unsur ketiga dan keempat tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga dalam pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat dimasukan dalam ketentuan yang tertuang pada UU Ketenegakerjaan termasuk pula Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksana PKWT.

Tenaga Harian Lepas atau Pegawai Tidak Tetap dilingkungan pemerintahan mulai diakui keberadaannya dalam suatu produk hukum sejak dikeluarkannya UU Nomor. 43 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 2 ayat (3): “Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.” Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa pegawai tidak tetap adalah “Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Permasalahan yang timbul adalah tidak terdapat aturan pelaksana mengenai pegawai tidak tetap, yaitu terkait dengan tata cara pengangkatan pegawai tidak tetap, kewajiban, dan hak-hak yang diterima pegawai tidak tetap. Sekali lagi hingga saat ini pemerintah mengacu pada kontrak (perjanjian) yang dibuat kedua belah pihak. Ketiadaan aturan ini menyebabkan hak-hak yang termasuk hak asasi manusia tidak tercover atau tidak terlindungi. Apabila dilihat dalam aturan UU Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (4), pihak perusahaan yang memperkerjakan Pekerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam artian Pekerja Waktu Tertentu hanya boleh dilakukan maksimal 3 tahun selebihnya harus dianggap sebagai Pegawai Tetap. Berbeda halnya dengan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah, tidak terdapat aturan yang jelas dan lebih parahnya bekerja bertahun-tahunpun tanpa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perpanjangan tanpa batas waktu tetap dianggap sebagai pegawai tidak tetap.

Diterbitkannya PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan titik terang baru bagi para pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintahan. Akan tetapi dalam pengajuan untuk menjadi PNS harus memenuhi persyaratan batas maksimal umur untuk dapat diangkat menjadi PNS yaitu 46 (empat puluh enam) tahun, dan tentunya pemberian batasan umur ini memberatkan bagi pegawai tidak tetap yang telah melampaui batasan umut tersebut sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS. Ditambah lagi pada Pasal 8 menyebutkan, “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembinan Kepegawaian dan Pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Sejak PP No. 48 Tahun 2005, Pejabat Negara dilarang lagi mengangkat pekerja honorer/ tidak tetap/ tenaga harian lepas. Pada faktanya, pasca dikeluarkannya PP tersebut, justru banyak pegawai yang diangkat kembali menjadi Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya. Pengangkatan ini justru tidak didasarkan pada penetapan peraturan pemerintah tetapi pada peraturan walikota, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang mengangkat untuk bertanggungjawab atas konsekuensi apapun yang ditimbulkan dari pengangkatan Tenaga Harian Lepas.

Pada tahun 2007, Walikota Surabaya yang pada saat itu dijabat oleh Bambang Dwi Hartono mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya. Pengaturan ini merupakan angin segar bagi para pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota Surabaya. Aturan tersebut merupakan aturan pelaksana bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap, Hak yang diterima Pegawai Tidak Tetap termasuk besarnya gaji, cuti tahunan, cuti sakit, bahkan masalah pemberian uang pesangon pun diatur dalam Pasal 8. Akan tetapi peraturan tersebut direvisi atau diubah dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007, yang pada intinya menghapus ketentuan tentang pemberian pesangon. Sejak diundangkannya peraturan tersebut tepatnya pada tanggal 15 Desember 2008, Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dari pekerjaannya baik karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri, dan lain sebagainya yang diterbitkan melalui keputusan walikota tidak lagi memperoleh pesangon, bahkan hingga revisi/perubahan keenam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 yaitu dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2014 tidak menyinggung sama sekali masalah pemberian pesangon bagi Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan.

Secara Normatif atau analisa melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat upaya hukum apapun yang dapat ditempuh untuk memperoleh pesangon bagi Pegawai Tidak Tetap dilingkungan pemerintah yang diberhentikan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat aturan mengenai pemberian pesangon bagi Pegawai Tidak Tetap. Jangankan aturan walikota, cantolan hukum untuk dikeluarkannya aturan walikota tentang Pegawai Tidak Tetap dilingkungan pemerintah tidak ada. Seharusnya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang memasukkan perihal “Pegawai Tidak Tetap” terdapat aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) terkait dengan Pegawai Tidak Tetap, akan tetapi justru ketentuan dalam UU tentang PTT dicabut dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang melarang Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain dilingkungan instansi dilarang lagi mengangkat Tenaga honorer atau sejenis.

Ditambah lagi saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencabut ketentuan dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Pelaksana tentang Pegawai Tidak Tetap belum ada, sedangkan cantolan hukum satu-satunya Pegawai Tidak Tetap di UU Pokok-pokok kepegawaian telah dicabut melalui UU ASN. Lebih parahnya aturan yang baru ini tidak mengatur mengenai keberadaan Pegawai Tidak Tetap/Honorer. UU ASN menyatakan telah mencabut UU Pokok-Pokok Kepegawaian, dan juga menyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksana dari UU Pokok-Pokok Kepegawaian  kecuali yang tidak bertentangan dengan UU ASN.

Kesimpulan:

Bahwa pengaturan mengenai Pegawai Tidak Tetap/ Honorer/ Tenaga Harian Lepas di Pemerintahan tidak mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi memiliki aturan khusus (lex Specialis) di Undang-undang yang mengatur Kepegawaian di pemerintahan. Sejak awal pengaturan Pegawai Tidak Tetap/Honorer/Tenaga Harian Lepas di Pemerintahan tidak memiliki aturan atau regulasi yang jelas, tidak memiliki aturan pelaksana terkait dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Saat ini telah ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang justru tidak mengcover atau melindungi keberadaan Pegawai Tidak Tetap/ Honorer/ Tenaga Harian Lepas di Pemerintahan.

Saran:

Melakukan reformasi kebijakan terkait dengan aturan mengenai Pegawai Tidak Tetap/ Honorer / Tenaga Harian Lepas di pemerintahan.

Hak Mantan Istri Terhadap Harta Gono-Gini

Dari Pertanyaan yang dituliskan oleh salah satu penanya, dapat saya ringkas sebagai berikut:

  1. Bahwa Ayah (D) telah menikah dengan Ibu (B) pada tahun 1970, yang dalam perkawinananya telah dikaruniakan 4 orang anak.
  2. Bahwa D telah bercerai dengan B dan telah telah diputus cerai oleh Pengadilan, akan tetapi  tidak dalam putusan tersebut tidak mencantumkan tentang pembagian harta gono-gini.
  3. Bahwa selanjutnya, D menikah dengan C dan diperoleh 4 orang anak (tidak disebutkan apakah 4 orang anak ini adalah anak C dengan laki-laki lain ataukah dengan D). –> Disini saya mencoba mengasumsikan bahwa D dan C telah dikaruniai 4 orang anak.
  4. Bahwa pada tahun 2005 D meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebuah tanah, yang menurut B rumah tersebut adalah harta gono-gini antara D dengan B.
  5. Bahwa B ingin menuntut harta gono-gini berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan antara B dan D. Continue reading

Harta Warisan Mencangkup Hibah Kepada Anak

Penanya:
Assalamualaikum wr.wb.

Numpang tanya Gan, Saya 7org bersaudara 3/L.4/P. Ibu sudah tiada,dlm keadaan yg masih sehat Bpk kami membagi2kn tanah kpd kami,namun saudara tertua saya tdk mendptkan bagian saat itu,dg alasan(bpk)krn sudah menghabiskan banyak harta. Setelah itu Bpk kami meninggal dunia,sesudah Bpk tiada saudara tertua kami marah2 minta bagian atas tanah tsb,bahkan mengancam bila suatu saat tanah tsb dijual atau disertifikatkn tdk akan bisa tanpa tanda tangannya..?  Mohon penjelasan Gan..,baik menurut Islam maupun UU.

Continue reading

Bagian Saudara Kandung Sebagai Ahli Waris

Penanya:

Assalamualaikum wr. wb,
Saya anak angkat dari sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak hingga sekarang bapak dan ibu angkat saya meninggal dunia. Mereka memiliki harta bersama sebidang tanah dan rumah. Bapak angkat saya masih memiliki satu saudara perempuan dan ibu angkat saya masih memiliki dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Kami semua beragama islam. Saya ingin menanyakan bagaimana pembagian warisan harta orang tua angkat saya tersebut menurut hukum islam. Saya sangat membutuhkan bantuan ibu karena saya ingin sekali harta tersebut dapat dibagi secara benar walaupun saya tidak berhak mendapatkannya. Bila berkenan,  Atas bantuannya saya mengucapkan terima kasih.

Continue reading

Verzet (Perlawanan) atau Banding atas Putusan Harta Gono-Gini

Penanya    :

Assalamu’alaikum, penasehat yg terhormat, ini masalah yg di hadapi kakak saya, kakak saya tadinya keluarga bahagia yg usia pernikahannnya sampai hampir 20th walaupun tidak di karunia anak mereka bahagia tetapi ketika suaminya mulai kena batu ginjal dan dioprasi sampai 3kali dan lasernya sampai 5kali mereka masih adem ayem tetapi ketika suaminya kena stroke si istri mulai putus asa dan sdh pacaran sama orang lain dan si suami disuruh pulang kampung untuk terapi (itupun gak diantarin hanya dititipin keorang dlm kondisi sakit walau bisa jalan) ternyata tanpa sepengetahuan suami siistri gugat cerai dikampungnya istri ( suami kampungnya jawa, istri dari sumatra dan tinggal dijakrta) dan akhirnya gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. dan dlm proses perceraian itulah sang suami baru dikabari ttg percerainnnya maka yg terjadi sisuami shock berat . sudah jatuh tertimpa tangga pula nah apakah siistri punya hak harta gono gini? perlu diketahui sisuami masih sangat cinta mati maka siistri waktu bagi2 hartanya sisuami nurut saja. terima kasih atas perhatiannya wassalam

Continue reading

Pengurusan Surat Tanah Hasil Warisan

Penanya:
Almarhum ibu saya memiliki rumah+tanah. Tanah tersebut merupakan harta warisan yang diberikan nenek buat alm dan adeknya ( paman ).
Saat ini kami bermaksud tuk mengurus surat tanah yg hilang tsb. Dari pihak kelurahan menyampaikan kami harus mengurus surat HAK WARIS terlebih dahulu.
  1. Apakah surat HAK WARIS bisa dibuat, mengingat ada Hak paman saya atas tanah tersebut ?
  2. Dari kelurahan menyampaikan bahwa pihak kelurahan tidak bisa membantu banyak melainkan melalui sidang. Bisa dijelaskan maksud melalui sidang bagaimana?
  3. Persyaratan apa saja yang harus kami persiapkan untuk sidang tsb?

Continue reading